 |
| Banjarmasin Tingkatkan Standar Pelayanan Pariwisata: Ibnu Sina Tekankan Keterbukaan Publik - Foto Diskominfotik Banjarmasin |
Kalsel.radigfamedia.online, Banjarmasin - Wali Kota Banjarmasin, H. Ibnu Sina, menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan standar pelayanan publik di sektor pariwisata.
Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Public Hearing terkait standar pelayanan publik di sektor kepariwisataan, yang digelar di Rumah Anno, Banjarmasin, pada Kamis (28/11).
Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Disbudporapar.
Kabag Organisasi, Eka Rahayu, serta beberapa kepala bidang dan jajaran terkait di Disbudporapar Banjarmasin.
Dalam sambutannya, H. Ibnu Sina menyatakan bahwa keterbukaan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga kualitas pelayanan yang telah berhasil meraih penghargaan nasional.
“Keterbukaan ini adalah hal penting untuk mendengarkan masukan masyarakat dan menjaga standar pelayanan minimal (SPM), khususnya di sektor pariwisata,” tegasnya.
Beliau juga menyoroti perlunya perbaikan kualitas lokasi wisata dan sarana publik.
“Tempat wisata dan fasilitas publik harus terus diperhatikan. Masukan masyarakat sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, dalam kapasitasnya sebagai Plt Kadisbudporapar, mengungkapkan bahwa Disbudporapar kini memiliki lima jenis pelayanan utama, termasuk di sektor pariwisata dan olahraga.
Salah satu inovasi penting adalah penerapan digitalisasi layanan, seperti melalui platform Si Iwan (Sistem Informasi Wisatawan).
“Sebagian layanan kini berbasis digital, baik untuk pariwisata maupun fasilitas olahraga. Inovasi ini dirancang agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan,” jelas Ikhsan.
Dalam acara ini, Ikhsan juga menjelaskan bahwa Disbudporapar melibatkan berbagai pihak, seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), organisasi olahraga, ekonomi kreatif, dan masyarakat pengguna layanan.
“Public Hearing ini bertujuan untuk menggali masukan dari masyarakat dan stakeholder agar pelayanan publik bisa terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis,” katanya.
Banjarmasin sebelumnya telah meraih penghargaan nasional dengan nilai 95,4 untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik (Zona A). Ibnu Sina menekankan bahwa capaian ini harus dijaga melalui kolaborasi dan keterbukaan.
“Dengan keterbukaan dan profesionalisme, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin, seperti forum konsultasi, digitalisasi layanan, dan keterbukaan publik, menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.
Melalui kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai stakeholder, Banjarmasin diharapkan mampu menjadi contoh kota dengan pelayanan publik yang transparan dan berstandar tinggi.