Kalsel.radigfamedia.online, Banjarbaru – Sebanyak 800 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti penilaian kompetensi berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT). Penilaian ini berlangsung di Ruang CAT Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) VIII, Banjarbaru, Senin (9/9/2024).
 |
| 800 ASN Pemprov Kalsel Ikuti Penilaian Kompetensi Berbasis CACT - Foto Humas |
Kegiatan tersebut merupakan inisiatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, yang bekerja sama dengan BKN Regional VIII Banjarmasin. Program ini bertujuan mendukung implementasi sistem merit dalam manajemen ASN, serta memenuhi kebutuhan manajemen talenta nasional. Selain itu, penilaian ini diharapkan dapat membantu Pemprov Kalsel dalam memetakan potensi dan kompetensi ASN untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Menurut Kasubbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan BKD Kalsel, Reza Fahlevi, penilaian ini diprioritaskan untuk ASN yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
"Kami menargetkan lebih dari 2.000 ASN yang akan mengikuti penilaian kompetensi ini hingga akhir 2024," ujar Reza.
Pada tahap pertama, sebanyak 800 ASN mengikuti tes secara gratis. Penilaian CACT ini mencakup beberapa kategori ujian, termasuk aspek manajerial dan sosiokultural.
"Melalui tes ini, diharapkan dapat ditemukan kesenjangan kompetensi ASN sehingga program pengembangan kompetensi yang lebih tepat dapat dirancang. Ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambah Reza.
Program penilaian kompetensi berbasis CACT ini sejalan dengan upaya nasional untuk mewujudkan sistem merit yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Dengan pemetaan potensi dan kompetensi yang lebih jelas, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja ASN dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
Penilaian ini juga menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik.