 |
| Transformasi Digital dan Efisiensi Layanan Jadi Fokus Rakerda Kominfo se-Kalimantan Selatan - Foto Diskominfotik Banjarmasin |
Kalsel.radigfamedia.online, Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bertajuk "Transformasi Digital Menuju Kalsel Babussalam dan Mewujudkan Indonesia Emas."
Acara yang berlangsung di Rattan Inn, Banjarmasin, ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kalsel serta Dinas Kominfo dari kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Selama tiga hari ke depan, peserta akan fokus membahas arah kebijakan digitalisasi pelayanan publik dan integrasi data demi mendukung pembangunan daerah yang efisien dan berbasis teknologi.
Rakerda ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor; Kepala Biro Organisasi Setda Kalsel, Galuh Tantri Narindra; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Martin Wibisono; serta Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.
Melalui paparan mereka, disampaikan strategi transformasi digital yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M. Muslim, menekankan pentingnya sinergi antardaerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan efisien.
“Sinergitas ini bertujuan agar pemerintah di semua level, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mampu merespons keluhan masyarakat dengan cepat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan publik,” jelas Muslim.
Ia juga menyoroti kebijakan moratorium aplikasi yang kini harus segera dilaksanakan. Menurutnya, banyaknya aplikasi yang dikembangkan secara terpisah justru menghambat efisiensi layanan dan menimbulkan tantangan dalam hal integrasi data.
“Penangguhan aplikasi baru diperlukan agar fokus bisa diarahkan pada penyatuan dan optimalisasi sistem yang sudah ada. Aplikasi baru hanya akan ditambahkan jika terintegrasi dalam platform utama,” ujarnya.
Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika, yang juga tampil sebagai narasumber, memaparkan keberhasilan kota Banjarmasin dalam meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini, menurut Windi, merupakan bukti konkret bahwa arsitektur SPBE yang terintegrasi dapat menjadi kunci dalam mempercepat digitalisasi layanan publik.
“Arsitektur SPBE memungkinkan kami untuk mendesain domain, komponen, dan indikator layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap kemajuan SPBE di Banjarmasin bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam menerapkan sistem serupa. Keberhasilan Banjarmasin juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan dalam implementasi digitalisasi layanan pemerintah.
Program transformasi digital yang diupayakan pemerintah pusat mencakup 9 layanan prioritas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, serta integrasi data melalui portal Satu Data Indonesia.
Inisiatif ini juga mencakup layanan administrasi publik yang berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut kemudahan akses dan efisiensi.
Dalam mendukung pelaksanaan layanan-layanan tersebut, setiap daerah diharapkan dapat menyelaraskan sistemnya dengan pusat, sekaligus melakukan evaluasi reguler terhadap pengelolaan kanal pengaduan SP4N-Lapor di tiap instansi.
Dengan begitu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan tuntas sesuai kebutuhan masyarakat.
Rakerda Kominfo se-Kalimantan Selatan ini menjadi momentum penting untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat antardaerah.
Dengan langkah strategis ini, Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menerapkan transformasi digital yang berkesinambungan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.